Pelapor Khusus Dewan HAM PBB, Dainius Puras ketika berkunjung ke Klinik Walihole (dok Kementerian Luar Negri RI)
Pelapor Khusus Dewan HAM
PBB, Dainius Puras, mengaku terkesan dengan fasilitas pelayanan kesehatan
berbasis kemitraan di wilayah Provinsi Papua.
Di sela-sela kunjungannya pada hari Jumat
(31/3) kemarin, Puras juga melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah
Provinsi Papua. Dalam diskusi yang berlangsung secara terbuka, Puras telah
mendengarkan paparan tentang berbagai capaian, tantangan dan way forward dalam
upaya pemenuhan hak atas kesehatan di Papua. Pelapor Khusus juga telah
memberikan pandangan dan saran terkait praktek terbaik dalam isu-isu kesehatan
yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Sesuai mandatnya, Dainius Puras telah
mengangkat sejumlah isu antara lain pencapaian target pembangunan berkelanjutan
(SDGs), jaminan kesehatan nasional (BPJS), angka kematian ibu dan anak,
pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan, HIV/AIDS, kesehatan mental,
dan penanganan pengguna narkotika.
Puras juga menyampaikan bahwa Indonesia telah
berada di jalur yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat. Secara khusus, yang bersangkutan memberikan apresiasi terhadap
inisiatif Pemerintah Daerah antara lain dalam penerbitan “Kartu Papua Sehat”
yang menyediakan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat asli Papua diluar
BPJS. Lebih lanjut, Puras juga terkesan oleh upaya yang ditempuh oleh
pemerintah Papua dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil antara lain
melalui pembentukan “Tim Kaki Telanjang” dan “Tim Ketok Pintu Layani dengan
Perasaan.
Namun demikian, Ia menyatakan bahwa masih
terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan kerjasama diantara pemangku
kepentingan antara lain dalam pengurangan angka kematian ibu dan anak dan masih
tingginya rasio pengidap HIV/AIDS.
Hasil kunjungan Pelapor Khusus nantinya akan
berupa report yang berisikan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh
Indonesia guna mendorong upaya pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air.
Di Papua, Puras telah secara langsung
berinteraksi dengan para penyedia pelayanan kesehatan, aparatur daerah dan
wakil gereja serta ormas. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen yang
jelas tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kesehatan di seluruh
wilayahnya, dengan masing-masing kondisi dan tingkat kemajuannya. Kunjungan
Puras juga untuk memperkuat kapasitas negara dalam pemenuhan hak atas
kesehatan, termasuk di propinsi yang dikunjunginya.
Kunjungan Puras ke Papua adalah bagian dari
rangkaian program yang Pemerintah Indonesia susun terkait kedatangan Pelapor
Khusus Dewan HAM PBB ke Indonesia. 22 Maret sampai 3 April 2017. Sebelumnya,
Pelapor Khusus telah mengadakan kunjungan di Jakarta, Padang, dan Labuan Bajo,
untuk meninjau berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan di keempat daerah
tersebut. Mengakhiri kunjungannya, Pelapor Khusus akan bertemu dengan Menteri
Luar Negeri dan menggelar Konferensi Pers pada 3 April 2017.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar