Sejumlah warga dan anak-anak menunggu speedboat di Distrik Jetsy, Kabupaten Asmat, Papua, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
ASMAT - Dalam rangka mengoptimalkan kembali pelayanan kesehatan, pemerintah berencana memindahkan 224 kampung di Kabupaten Asmat, Papua, ke daerah yang lebih mudah untuk di jangkau.
Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, saat ini daerah Asmat memang memiliki akses yang sulit untuk ditempuh.
"Lokasi Asmat memang sangat jauh, harus ditempuh 10 jam perjalanan dengan menggunakan kapal cepat," kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek pasca kampanye Imunisasi Japanese Encephalitis (JE) di Tabanan, Bali, seperti dilansir Antara, Kamis (1/3).
Walaupun demikian, dikatakan oleh Nila, terkait kasus luar biasa (KLB), kasus campak dan gizi buruk di Asmat sampai saat ini sudah dapat teratasi.
“Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan saat ini akan memfokuskan pada keadaan lingkungan dan budaya di kabupaten setempat,” kata Nila.
Dikatakan olehnya, nyatanya penularan penyakit di daerah Asmat memang sangat rentan. Hal tersebut diakui Nila karena hampir semua penduduk di sana bertempat tinggal di atas rawa-rawa dan muara yang notabenenya akan gampang dimasuki kuman saat air laut pasang.
Kata Nila, selain lokasi tempat tinggal, persoalan ketersediaan pangan juga menjadi salah satu masalahnya. Pasalnya menurut Nila penduduk lokal di sana hanya mengonsumsi umbi-umbian yang ditanami seadanya saja.
Sebelumnya, diketahui memang Nila menjadi salah satu dari empat orang Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang mengunjungi kabupaten Asmat.
Berdasarkan pemberitaan Antara, dari Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Windarto di Timika, Nila bersama tiga menteri seperti Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudyaan Puan Maharani, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
“Kunjungan kerja ke Asmat ini dalam rangka meninjau penanganan masalah campak dn gizi buruk yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak di sana,” kata Dandim Mimika.
Meski Status KLB camapak dan Asmat telah dicabut oleh Bupati Asmat Elias Kambu pada pertengahan Januari lalu, hingga kini para staf kesehatan baik dari Kemenkes, Kemenkos, Dinas kesehatan Papua, Dinas kesehatan Asmat, para relawan maupun Tim Satgas Kemanusiaan dari Unsur TNI dan Polri masih tetap siaga di Asmat untuk memberikan layanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat setempat.
Bahkan, diakui Dadim Mimika, Satgas Kemanusiaan yang diterjunkan oleh Mabes TNI akan berada di Asmat hingga satu tahun ke depan. (Fadli Mubarok)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar